INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan energi panas bumi untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Momentum 100 tahun pengembangan panas bumi di Indonesia menjadi titik balik untuk menggenjot investasi, eksplorasi, hingga pemanfaatan energi bersih tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pengembangan panas bumi. Indonesia disebut memiliki potensi sumber daya geothermal terbesar di dunia dengan potensi mencapai sekitar 27-30 GW.

“Namun, pemanfaatannya masih belum optimal. Indonesia saat ini masih berada di bawah Amerika Serikat dalam kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi,” kata Menteri Bahlil dalam pembukaan The 12th Indonesian International Geothermal Conference and Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/6/2026).

Bahlil mengatakan, pemerintah tengah berupaya menghilangkan berbagai hambatan regulasi dan investasi yang selama ini memperlambat pengembangan proyek geothermal.

Menurut dia, percepatan pengembangan panas bumi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha.

Pemerintah juga menyiapkan insentif untuk meningkatkan keekonomian proyek geothermal, termasuk rencana perubahan sejumlah regulasi.

“Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak. Jadi nanti kita akan merubah PP dan Perpres untuk kemudahan dan insentif terhadap bisnis di sektor geothermal,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah meminta pemegang konsesi panas bumi mempercepat realisasi proyek. Menteri ESDM menegaskan konsesi yang telah diberikan tidak boleh hanya ditahan tanpa perkembangan yang jelas.

Ia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang mengalami penghentian sementara berkepanjangan.

Menurutnya, keterlambatan proyek tidak semestinya hanya dibebankan kepada pemerintah karena pelaku usaha juga harus menunjukkan komitmen untuk merealisasikan investasi.

“Bagi kami pemerintah siapapun yang mengerjakan enggak apa-apa, yang penting cepat,” tegasnya.

Pemerintah juga meminta pengembangan proyek geothermal melibatkan pemerintah daerah sejak awal agar proses pembangunan tidak terkendala persoalan di lapangan.

Dikesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Julfi Hadi mengatakan, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar dan dapat menjadi andalan sebagai sumber energi baseload yang bersih dan berkelanjutan.

"Indonesia mempunyai local resources, indigenous resources, yaitu panas bumi yang terbesar di dunia. Energi panas bumi mempunyai karakteristik yang spesial yaitu bisa menjadi baseload yang handal, satu-satunya baseload renewable yang ada pada saat ini," ujar Julfi.

Menurutnya, pengembangan panas bumi menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik dan energi global. Pemanfaatan sumber daya lokal dinilai dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan impor bahan bakar.

API mendorong pengembangan panas bumi tidak hanya untuk menghasilkan listrik, tetapi juga menciptakan industri pendukung di dalam negeri. Salah satunya melalui pengembangan manufaktur peralatan panas bumi agar nilai tambah dan lapangan kerja tercipta di Indonesia.

Julfi menyebut masih terdapat sekitar 88% cadangan panas bumi yang belum termanfaatkan. Karena itu, percepatan pengembangan dinilai menjadi kunci untuk mengejar target menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama panas bumi dunia pada 2030.

100 Tahun Panas Bumi Indonesia

Tahun 2026 menjadi momentum bersejarah karena menandai 100 tahun eksplorasi panas bumi di Indonesia. Pengembangan panas bumi pertama kali dimulai melalui pengeboran di Kamojang pada 1926.

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, hingga kini uap panas bumi di Kamojang masih mengalir.

"Ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau uap-uap itu tidak dimanfaatkan, kita tentu saja menjadi kaum yang merugi," kata Eniya.

Menurut Eniya, panas bumi memiliki keunggulan karena mampu menghasilkan listrik selama 24 jam sehingga dapat menjadi sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan.

Saat ini kapasitas terpasang panas bumi Indonesia masih berada di posisi kedua dunia. Pemerintah menargetkan kapasitas tersebut meningkat seiring implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

"Indonesia mempunyai potensi terbesar, instalasi kapasitas kita masih nomor dua di dunia, tetapi dengan adanya RUPTL PLN yang sudah disahkan, ini kita harapkan naik 5,2 gigawatt," jelasnya.

Saat ini, Eniya menyebut porsi panas bumi dalam bauran energi baru terbarukan (EBT) berada di sekitar 2,2%. Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 4,5% pada akhir periode RUPTL.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat investasi panas bumi. Eniya mengungkapkan target investasi sektor tersebut dapat mencapai US$1,1 miliar pada 2026.

Dengan adanya proses lelang wilayah panas bumi yang baru, nilai investasi diharapkan dapat meningkat hingga US$2,2 miliar atau sekitar Rp39 triliun.

Selain investasi, pemerintah mencatat kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor EBT mencapai Rp2,45 triliun. Tahun ini, target tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp2,6 triliun.

Pemerintah juga tengah membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 untuk menyederhanakan proses lelang wilayah panas bumi. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah proses lelang menjadi satu tahap.

"Ini ada terobosan yang atas arahan Pak Menteri dilakukan lelang menjadi satu tahap," ujar Eniya.

Panas Bumi Tak Hanya untuk Listrik

Pengembangan panas bumi juga diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi baru di luar pembangkitan listrik.

Eniya mengatakan uap panas bumi dapat dimanfaatkan secara langsung untuk berbagai kebutuhan, termasuk menghasilkan air panas dan mendukung sektor pertanian seperti pengeringan kopi.

Selain itu, industri panas bumi mulai mengembangkan pemanfaatan untuk green hydrogen, amonia, data center, hingga berbagai kebutuhan industri.

Ketua API Julfi Hadi menilai diversifikasi pemanfaatan panas bumi penting untuk menjadikan Indonesia sebagai raksasa panas bumi dunia.

"Utilisasi baseload geothermal tentunya bukan saja untuk power. Kita telah mulai mendorong penciptaan new revenue streams melalui proyek utilisasi data center, green hydrogen dan amonia, serta aplikasi direct use di sektor agriculture," kata Julfi.

Pemerintah juga menyiapkan 12 wilayah panas bumi untuk ditawarkan pada 2026, terdiri dari lima Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan tujuh Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE).

Lima WKP tersebut yakni Danau Ranau, Hamiding, Songgoriti, Oka Ile Ange, dan Gunung Sirung. Total cadangannya mencapai sekitar 304 MW dengan rencana kapasitas pengembangan sekitar 145 MW.

Sementara tujuh WPSPE meliputi Talamau dan Simisiuh di Sumatera Barat, Srirejo di Lampung, Lili Seporaki di Sulawesi Barat, Maranda Kawende di Sulawesi Tengah, Massepe Sulili di Sulawesi Selatan, serta Banda Baru di Maluku.

Secara keseluruhan, pipeline pengembangan tersebut mencakup potensi sekitar 392 MW dengan rencana investasi mencapai sekitar US$2,23 miliar.

Pemerintah menilai tantangan terbesar pengembangan panas bumi bukan lagi sekadar menemukan potensi, melainkan mengubah potensi tersebut menjadi proyek, proyek menjadi investasi, dan investasi menjadi energi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan momentum satu abad panas bumi Indonesia, pemerintah dan pelaku industri berharap pengembangan energi panas bumi dapat menjadi salah satu fondasi utama swasembada energi, transisi energi, sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.