INDUSTRY.co.id - Jakarta – Pemerintah terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT), termasuk panas bumi atau geothermal, sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan impor minyak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menilai, ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada harga energi menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju kedaulatan energi.

“Kita harus segera mencari terobosan-terobosan alternatif dalam rangka mendorong kedaulatan energi kita,” ujar Bahlil saat membuka gelaran The 12^th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menurut dia, konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok global membuat harga minyak dunia sangat fluktuatif. Kondisi tersebut semakin menunjukkan pentingnya Indonesia memiliki sumber energi yang lebih mandiri.

Ia menyebut produksi minyak nasional saat ini hanya sekitar 600.000-610.000 barel per hari, sementara konsumsi domestik mencapai sekitar 1,5-1,6 juta barel per hari.

Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih membutuhkan impor minyak dalam jumlah besar. Pemerintah pun terus mencari berbagai langkah untuk menekan ketergantungan tersebut, salah satunya melalui pengembangan energi terbarukan.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 dengan porsi energi baru terbarukan yang mencapai sekitar 70-75 persen. Sumber energi yang dikembangkan mencakup tenaga surya, gas, panas bumi, hingga energi air.

Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas hingga 100 gigawatt (GW) dalam beberapa tahun ke depan. Untuk tahap awal, pembangunan sekitar 30 GW PLTS ditargetkan mulai berjalan pada 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi sekaligus mengurangi penggunaan energi fosil.

“Bauran energi baru terbarukan kita akan tetap lakukan. Ketergantungan kita harus segera kita minimalisir dalam rangka menuju kepada kedaulatan energi,” katanya.

Geothermal Jadi Harta Karun Indonesia

Selain energi surya, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pengembangan panas bumi. Indonesia disebut memiliki potensi sumber daya geothermal terbesar di dunia dengan potensi mencapai sekitar 27-30 GW.

Namun, pemanfaatannya masih belum optimal. Indonesia saat ini masih berada di bawah Amerika Serikat dalam kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Menteri ESDM mengatakan, pemerintah tengah berupaya menghilangkan berbagai hambatan regulasi dan investasi yang selama ini memperlambat pengembangan proyek geothermal.

Menurut dia, percepatan pengembangan panas bumi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha.

Pemerintah juga menyiapkan insentif untuk meningkatkan keekonomian proyek geothermal, termasuk rencana perubahan sejumlah regulasi.

“Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak. Jadi nanti kita akan merubah PP dan Perpres untuk kemudahan dan insentif terhadap bisnis di sektor geothermal,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah meminta pemegang konsesi panas bumi mempercepat realisasi proyek. Menteri ESDM menegaskan konsesi yang telah diberikan tidak boleh hanya ditahan tanpa perkembangan yang jelas.

Ia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang mengalami penghentian sementara berkepanjangan.

Menurutnya, keterlambatan proyek tidak semestinya hanya dibebankan kepada pemerintah karena pelaku usaha juga harus menunjukkan komitmen untuk merealisasikan investasi.

“Bagi kami pemerintah siapapun yang mengerjakan enggak apa-apa, yang penting cepat,” tegasnya.

Pemerintah juga meminta pengembangan proyek geothermal melibatkan pemerintah daerah sejak awal agar proses pembangunan tidak terkendala persoalan di lapangan.

Pemerintah juga ingin pemanfaatan panas bumi tidak berhenti pada sektor ketenagalistrikan. Energi geothermal dinilai dapat menghasilkan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Pemanfaatannya dapat diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan industri, seperti pengeringan kopi, pengembangan industri pengolahan hingga sektor petrokimia.

Dengan demikian, pengembangan geothermal diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah sumber panas bumi.

“Jangan persepsi kita bahwa geothermal itu hanya didorong untuk di sektor kelistrikan, harus ada multiplier effect-nya,” kata Menteri ESDM.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi teknologi agar biaya pengembangan energi bersih semakin kompetitif.

Target 15 Persen Energi Nasional

Pemerintah tetap berkomitmen terhadap target transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Indonesia menargetkan pencapaian Net Zero Emission pada periode 2050-2060.

Khusus geothermal, pemerintah menargetkan kontribusinya dapat mencapai setidaknya 15 persen dari total energi nasional pada 2050. Target tersebut dinilai realistis mengingat Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 27-30 GW.

Namun, pengembangannya membutuhkan dukungan teknologi, pembiayaan, regulasi yang lebih sederhana, serta kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

"Potensi kita masih cukup bagus, hampir 30 gigawatt. Itu cukup besar. Tapi sudah barang tentu dengan teknologi dan keuangan yang mumpuni," pungkas Bahlil.