INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memaparkan rencana kerja Kementerian Pariwisata 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI yang dipimpin Saleh P Daulay. Pemerintah menegaskan komitmen menjaga kinerja sektor pariwisata di tengah dinamika global.
Program prioritas difokuskan pada penguatan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, dan berdampak ekonomi. Upaya dilakukan melalui peningkatan keselamatan wisata (pelatihan, sertifikasi pemandu, pedoman keselamatan, pemetaan risiko bencana) serta pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata melalui pendampingan dan penguatan ekonomi lokal.
Program unggulan seperti Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia, dan digitalisasi melalui Tourism 5.0 terus dilanjutkan.
Di sisi lain, konflik global berdampak pada sektor pariwisata, termasuk penutupan wilayah udara Iran (28 Februari–28 Maret 2026) yang menyebabkan sekitar 770 pembatalan penerbangan dari sejumlah hub internasional dan potensi kehilangan 60 ribu wisatawan mancanegara dengan devisa sekitar Rp2,04 triliun.
“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” ujar Menpar Widiyanti.
Kenaikan harga minyak dunia lebih dari 52 persen juga meningkatkan biaya transportasi global. Pemerintah merespons dengan strategi mitigasi untuk menjaga target 16–17,6 juta kunjungan wisatawan, antara lain diversifikasi pasar ke Asia, penguatan kampanye digital, kerja sama maskapai, event lintas batas, dan promosi wisata nusantara.
“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” jelas Menpar.
Pemerintah juga mendorong dukungan lintas sektor seperti insentif penerbangan, bebas visa, peningkatan kapasitas kursi, dan penguatan anggaran promosi.
“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Menpar Widiyanti.
Ketua Komisi VII Saleh Daulay mengapresiasi langkah mitigasi tersebut dan menekankan pentingnya penguatan konektivitas wisata domestik.
Sementara Putra Nababan meminta kajian perubahan perilaku wisatawan akibat pergeseran pasar dan mendorong kebijakan bebas visa, khususnya bagi wisatawan Tiongkok dan Australia.
“Jangan ada ego sektoral lagi, kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan terutama Tiongkok dan Australia”, katanya.
