INDUSTRY.co.id-Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga mengungkapkan China menyatakan minat membeli kredit karbon dari transformasi industri sawit Indonesia, dengan potensi nilai mendekati USD 700 juta per tahun.
Menurut Sahat, ketertarikan tersebut muncul setelah ia mempresentasikan konsep perubahan teknologi pengolahan sawit yang diklaim mampu menurunkan emisi karbon hingga 78 persen.
“Jadi itulah yang dipertanyakan China, dan China ingin membeli karbon trading dari penurunan itu,” kata dalam acara Buka Puasa dan Bincang Santai di Rusty Rabbit Cafe & Resto Karet Kuningan, Jakarta, Selatan, Rabu (25/2).
Sahat menambahkan bahwa angka potensi penurunan emisi 45,3 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun muncul dari perhitungan yang dibuat setelah pihak China menanyakan volume karbon yang dapat diperoleh.
“Kalau kita ubah teknologinya, minimal emisi karbon bisa turun 78 persen. Dari perhitungan saya, potensi penurunannya sekitar 45,3 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun,” kata Sahat.
Dengan asumsi harga karbon USD 15 per ton, nilai perdagangan karbon berpotensi mencapai hampir USD 700 juta per tahun. “Jadi 45,2 juta kali 15 dolar, hampir 700 juta dolar hanya dari trading karbon,” kata dia.
Sahat menjelaskan, paper tersebut kemudian diterjemahkan ke bahasa Mandarin, dan pada 2024 ia menerima undangan dari pihak China. “We interested to purchase your carbon,” kata Sahat menirukan pihak China.
Ketika ditanya mengenai dana yang diperlukan, Sahat menjelaskan bahwa replanting 2,5 juta hektare kebun rakyat akan menelan biaya sekitar Rp171 triliun selama tujuh tahun. Biaya modernisasi mesin diperkirakan mencapai Rp141 triliun, sehingga total investasi yang diperlukan adalah Rp345 triliun.
“Dan China, rupanya uang 350 triliun itu enggak ada artinya. “Okay, we can manage that. Provided, we have the rights to buy this good quality oil,” kata Sahat menirukan.
Namun ia menegaskan, hak pembelian minyak sawit berkualitas tetap merupakan kewenangan pemerintah.
Sementera itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Ernest Gunawan menyampaikan alokasi program mandatori biodiesel 40 persen B40 pada 2026 ditetapkan sebesar 15,646 juta kiloliter.
Angka tersebut hanya meningkat sekitar 30.000 kiloliter dibandingkan alokasi 2025 sebesar 15,616 juta kiloliter. “Alokasi mandatori B40 tahun ini naik sekitar 30.000 kiloliter menjadi total 15,646 juta kiloliter,” ujar Ernest.
Dari total alokasi 2026, sebanyak 7,4 juta kiloliter diperuntukkan bagi sektor public service obligation (PSO), sementara 8,1 juta kiloliter dialokasikan untuk sektor non-PSO.
Ernest menambahkan, pada 2026 terdapat penambahan satu badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM), yakni PT. Selago Makmur Plantation. Dengan tambahan tersebut, jumlah BU BBM yang terlibat dalam penyaluran biodiesel menjadi 33 perusahaan.
Untuk distribusi PSO dan non-PSO, terdapat dua badan usaha utama yakni Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), sementara 32 badan usaha lainnya beroperasi di segmen non-PSO. Kemudian, titik serahnya juga bertambah menjadi 85 titik.
Ernest menyampaikan APROBI saat ini tengah melaksanakan uji jalan (road test) B50 yang dimulai sejak Desember 2025 dengan melibatkan berbagai jenis kendaraan, yaitu passenger car, commercial car, serta alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Selain itu, APROBI turut berpartisipasi dalam penyediaan B100 untuk kebutuhan uji jalan tersebut,” pungkas Ernest.
