INDUSTRY.co.id - JAKARTA — Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Target tersebut menjadi tantangan besar karena pemerintah juga menargetkan defisit anggaran lebih rendah, yakni sekitar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan target pertumbuhan 6% mencerminkan optimisme pemerintah terhadap momentum pemulihan ekonomi nasional yang semakin kuat. Pemerintah melihat sejumlah indikator ekonomi masih memberikan ruang bagi pertumbuhan yang lebih tinggi.

Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45%. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV 2026 dapat berada di atas 5,5%, ditopang oleh kinerja manufaktur yang tetap berada di zona ekspansi, ketahanan ekspor serta belanja negara.

"Bapak Presiden memberikan target dan kalau memberikan target itu memang tidak boleh rendah. Seperti bahasa Bapak Presiden, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang, kalaupun tidak tercapai kau jatuh di atas awan," ujar Suahasil dalam program Top Economy di Studio 1 Metro TV, Jakarta, Selasa (18/8).

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan sejumlah mesin pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu fokus utama karena menyumbang sekitar 53% hingga 54% terhadap PDB.

Suahasil mengatakan APBN akan digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen perlindungan sosial dan bantuan sosial. Pemerintah juga berupaya mengurangi beban rumah tangga agar konsumsi tetap menjadi penopang pertumbuhan.

“APBN adalah salah satu instrumen utama menjaga konsumsi ini. Karena APBN itu memberikan perlindungan sosial, memberikan bantuan sosial, memberikan pengurangan terhadap beban rumah tangga,” jelasnya.

Sementara itu, investasi akan didorong melalui optimalisasi peran Danantara. Konsolidasi aset BUMN melalui Danantara diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas investasi pemerintah, tetapi juga menarik investasi swasta nasional dan asing.

Pemerintah ingin investasi yang berasal dari aset negara mampu menciptakan efek pengganda dengan mendorong masuknya modal swasta atau crowd-in. Strategi ini menjadi penting untuk memperbesar kapasitas investasi tanpa sepenuhnya bergantung pada belanja pemerintah.

Dari sisi fiskal, pemerintah akan melakukan efisiensi dengan mengarahkan belanja kepada sektor yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap PDB. Artinya, pemerintah akan semakin selektif dalam menentukan program yang mendapatkan alokasi anggaran.

Pemerintah juga melihat ekspor sebagai sumber pertumbuhan yang masih dapat dioptimalkan. Pada saat yang sama, pengawasan terhadap Devisa Hasil Ekspor akan diperkuat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Di tengah target pertumbuhan yang tinggi tersebut, pemerintah justru mematok defisit APBN 2027 lebih rendah, sekitar 2,4% dari PDB. Suahasil menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi tidak selalu harus ditempuh melalui pelebaran defisit fiskal.

"Defisit yang lebih rendah tidak menahan pertumbuhan, malah pertumbuhan naik. Ini artinya APBN kita tambah efisien. Taxpayers money memiliki dampak multiplier yang jauh lebih besar bagi perekonomian," tegasnya.

Untuk memperkuat agenda tersebut, pemerintah akan menjalankan delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) melalui 10 Agenda Transformasi Indonesia. Program tersebut mencakup renovasi puskesmas, rumah sakit dan sekolah, pembentukan bursa komoditas strategis, hingga pengembangan Pusat Finansial Internasional.

Agenda transformasi juga mencakup elektrifikasi mobilitas rakyat, kebijakan dwi kewarganegaraan, keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Danantara Development Management Fund.

Target pertumbuhan 6% pada akhirnya akan menjadi ujian bagi efektivitas kebijakan fiskal pemerintah. Dengan defisit yang lebih rendah, pemerintah dituntut mampu memastikan setiap rupiah APBN menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar, terutama terhadap konsumsi, investasi, ekspor dan penciptaan aktivitas ekonomi baru.