INDUSTRY.co.id - Jakarta – Pengadaan barang dan jasa pemerintah kini tidak lagi sekadar menjadi urusan administratif. Di balik proses tersebut, tersimpan peluang besar bagi jutaan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk tumbuh bersama pembangunan nasional.
Semangat itu menjadi benang merah dalam penyelenggaraan Indonesian Catalogue Expo & Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026. Forum yang mempertemukan kementerian, lembaga, pelaku usaha, asosiasi profesi, hingga investor ini menjadi ruang kolaborasi untuk mempercepat transformasi sistem pengadaan nasional yang lebih modern, transparan, dan inklusif.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa, mengatakan pengadaan pemerintah kini telah berkembang menjadi instrumen strategis yang mampu mendorong percepatan pembangunan sekaligus memperkuat perekonomian nasional.
Menurut Sarah, tantangan terbesar saat ini bukan hanya menghadirkan sistem yang efisien, tetapi juga menyelaraskan kebutuhan pemerintah dengan kemampuan dunia usaha dalam menyediakan produk dan layanan yang tepat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, LKPP terus menyempurnakan berbagai mekanisme, termasuk memperkuat sistem e-Katalog sebagai salah satu instrumen penting dalam pengadaan pemerintah.
“Kami sedang memperbaiki proses bisnis di e-Katalog agar harga yang tersedia merupakan harga terbaik, penyedianya juga yang terbaik, serta kapasitas penyedia dapat terlihat secara terbuka,” ujar Sarah kepada wartawan di sela pembukaan IPFE 2026.
Ia menjelaskan, sistem tersebut juga dirancang lebih transparan dengan membuka ruang bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk memberikan masukan apabila menemukan perbedaan harga pada produk dengan spesifikasi yang sama. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat sekaligus meningkatkan akuntabilitas belanja pemerintah.
Selain pembenahan sistem digital, LKPP juga memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam pengembangan sistem pembayaran elektronik. Inisiatif ini mencakup pemanfaatan kartu kredit pemerintah dan berbagai kanal pembayaran digital guna mempercepat proses transaksi.
Bagi UMKM, kepastian pembayaran menjadi faktor penting untuk menjaga arus kas usaha. Karena itu, pengembangan sistem pembayaran elektronik dinilai sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih ramah bagi pelaku usaha kecil.
“Kami menyadari bahwa tanpa sistem pembayaran yang baik, UMKM akan sulit berkembang. Karena itu, pengembangan e-payment menjadi perhatian kami agar persoalan pembayaran yang dihadapi UMKM dapat diselesaikan,” kata Sarah.
Di sisi lain, dunia usaha juga menyambut positif upaya pemerintah memperluas akses pasar melalui pengadaan nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, menilai penyelenggaraan IPFE menjadi jembatan yang mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas dunia usaha. Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran, forum seperti ini membuka peluang lebih luas bagi perusahaan nasional untuk menjadi mitra pemerintah sekaligus menggerakkan roda perekonomian.
“Harapannya, perusahaan-perusahaan swasta yang menjadi rekanan pemerintah dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga aktivitas ekonomi terus bergerak,” ujarnya.
Tak hanya membuka peluang bisnis, Kadin juga menyiapkan berbagai program pelatihan bagi pelaku usaha yang ingin menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pengadaan sekaligus membangun budaya bisnis yang profesional.
“Bagi kami, budaya bisnis adalah fondasi utama. Pelaku usaha tidak cukup hanya berharap memperoleh fasilitas, tetapi harus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,” kata Juan.
Selain itu, Kadin tengah mengkaji mengenai skema rebate bagi UMKM yang melakukan ekspor sebagai salah satu strategi meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Juan berharap berbagai program pembinaan yang dijalankan kementerian, lembaga, maupun BUMN dapat disinergikan sehingga manfaatnya semakin luas bagi pelaku UMKM di berbagai daerah.
Menurutnya, belanja pemerintah yang mencapai sekitar Rp1.000 triliun setiap tahun harus mampu menjadi penggerak ekonomi yang dirasakan secara merata, bukan hanya di kota-kota besar.
“Jangan sampai anggaran itu hanya dinikmati oleh pelaku usaha di kota-kota besar. UMKM di seluruh daerah harus mendapatkan kesempatan yang sama sehingga pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar dapat terwujud melalui belanja pemerintah,” ujarnya.
Melalui sinergi antara LKPP, Kadin, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, transformasi pengadaan nasional diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi belanja negara, tetapi juga memperkuat industri dalam negeri, memperluas akses UMKM terhadap pasar pemerintah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di seluruh Indonesia.
