INDUSTRY.co.id - Tangerang - Pelaku industri keramik yang tergabung dalam Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) berharap pemerintah dapat hadir untuk mencarikan solusi terkait harga dan pasokan gas bumi yang menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga daya saing industri nasional.
Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan, kenaikan harga gas tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami sejumlah negara pesaing. Thailand, misalnya, yang sebelumnya menikmati harga gas sekitar US$9 per MMBTU, kini mengalami kenaikan hingga sekitar US$12 per MMBTU. Sementara di Malaysia, harga gas yang sebelumnya berada di kisaran US$9,4 per MMBTU kini diperkirakan telah meningkat menjadi sekitar US$10-11 per MMBTU.
Meski demikian, menurutnya, kondisi di Indonesia dinilai memiliki tantangan tersendiri. Industri keramik saat ini hanya memperoleh sekitar 40 persen pasokan gas dengan harga khusus US$7 per MMBTU. Sementara sisa kebutuhan harus dipenuhi dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga rata-rata harga gas yang dibayar industri mencapai sekitar US$15 per MMBTU.
"Kondisi ini yang kami khawatirkan karena dapat mengganggu target peningkatan utilisasi industri," ujar Edy Suyanto di Tangerang (4/6).
Ia menjelaskan, semakin tinggi tingkat produksi dan utilisasi pabrik, maka kebutuhan serta biaya energi juga akan meningkat. Oleh karena itu, industri membutuhkan dukungan agar tetap mampu bersaing dengan produk impor maupun produsen dari negara lain.
Pelaku usaha juga mengingatkan bahwa kelebihan kapasitas produksi di berbagai negara berpotensi mendorong pengalihan ekspor ke pasar Indonesia. Karena itu, selain persoalan impor, pemerintah juga perlu memperhatikan sisi pasokan dan harga gas sebagai faktor penting dalam menjaga keberlangsungan industri keramik nasional.
Industri berharap adanya transparansi dari pemasok gas, khususnya PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, (PGN) terkait struktur harga yang diterapkan kepada konsumen industri.
"Kami tidak selalu meminta fasilitas khusus. Yang kami inginkan adalah industri bisa terus bertumbuh, hidup, dan berdaya saing. Kami ingin ada transparansi mengenai harga ekspor dan harga yang diterima industri dalam negeri," katanya.
Menurut Edy, apabila harga gas ekspor Indonesia berada di kisaran US$ 8 per MMBTU, sementara industri domestik harus membeli dengan harga yang sama atau bahkan lebih tinggi, maka kondisi tersebut perlu dikaji bersama.
Ketua Umum Asaki menegaskan bahwa industri keramik tidak meminta subsidi dari pemerintah. Namun, mereka berharap ada ruang diskusi antara pemerintah, pemasok gas, dan pelaku usaha untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
"Jika harga gas bisa berada di kisaran US$ 7 hingga US$ 9 per MMBTU, industri Indonesia masih dapat bersaing dengan negara-negara seperti Malaysia dan Thailand," ujarnya.
Ia menambahkan, apabila harga gas terus bertahan di kisaran US$15 per MMBTU, maka hal tersebut berpotensi mengancam tingkat utilisasi industri dan menurunkan daya saing nasional. Kondisi tersebut juga dapat memperbesar tekanan dari produk impor yang masuk ke pasar domestik.
"Kami siap duduk bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik. Yang terpenting adalah bagaimana industri dalam negeri tetap tumbuh, menyerap tenaga kerja, serta terus berinvestasi," tutupnya.
