INDUSTRY.co.id - Jakarta – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik melalui penyaluran pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman senilai Rp69,7 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D di Kecamatan Sungai Limau, Sumatera Barat.
Pembiayaan tersebut mencakup pembangunan gedung rumah sakit, gedung nonmedis, gedung utilitas, serta kebutuhan mekanikal elektrikal senilai Rp59,52 miliar. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan sebesar Rp8,36 miliar, pengadaan mebeler Rp1,3 miliar, dan pengadaan manajemen konstruksi sebesar Rp519,9 juta.
Perjanjian pembiayaan ditandatangani pada 21 Mei 2026 di Kantor PT SMI oleh Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, bersama Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis. Acara tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Lubuk Alung, Afrizon, serta sejumlah perwakilan kementerian terkait.
Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, mengatakan pembangunan RSUD Tipe D tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan.
“RSUD Tipe D ini dirancang dengan kapasitas 50–60 tempat tidur yang dapat melayani sekitar 5–6 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat melalui perluasan akses layanan kesehatan, memperpendek waktu tempuh masyarakat untuk memperoleh layanan medis, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar,” ujar Reynaldi.
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyampaikan apresiasinya atas dukungan pembiayaan yang diberikan PT SMI kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan rumah sakit tersebut diharapkan dapat segera dimulai agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
“Kepercayaan yang diberikan PT SMI kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat kami apresiasi. Untuk pembangunan RSUD ini, kami memperkirakan groundbreaking dapat dilakukan paling lambat pertengahan Juli, namun tentu semakin cepat akan semakin baik agar operasional rumah sakit juga dapat segera dirasakan masyarakat. Saya juga akan ikut memastikan kesungguhan kontraktor dalam pelaksanaannya, karena ini merupakan dana yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga pengelolaannya harus tepat sasaran, efektif, dan efisien,” ujar John.
Pembangunan RSUD Tipe D di Kecamatan Sungai Limau diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat di wilayah utara Kabupaten Padang Pariaman yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan rujukan, termasuk dalam kondisi darurat. Kehadiran fasilitas kesehatan tersebut diproyeksikan mampu mempercepat akses layanan medis sekaligus memperkuat sistem rujukan kesehatan di daerah.
Selain meningkatkan pelayanan kesehatan, proyek ini juga diperkirakan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, hingga meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan rumah sakit. Infrastruktur kesehatan yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Secara ekonomi, Kabupaten Padang Pariaman memiliki struktur perekonomian yang ditopang sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 22,10% terhadap total PDRB tahun 2025. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 20,49%, sementara industri pengolahan mencapai 10,49%.
Berdasarkan kajian kelayakan proyek, pengembangan RSUD tersebut memiliki nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 4,80%, atau berada di atas BI Rate, sehingga dinilai layak untuk dilaksanakan dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat maupun daerah.
Hingga Maret 2026, total komitmen pembiayaan daerah PT SMI tercatat mencapai Rp37,44 triliun dengan outstanding sebesar Rp15,25 triliun. Perseroan menegaskan akan terus mendorong percepatan pembiayaan pembangunan guna mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.
