INDUSTRY.co.id - Jakarta – Harapan jutaan pekerja informal untuk memiliki rumah mulai terbuka lebar. Pemerintah bersama perbankan dan pelaku industri properti kini menyiapkan berbagai inovasi pembiayaan perumahan, mulai dari skema KPR fleksibel, DP 0 persen, hingga konsep rent to own (RTO) atau sewa sambil membeli rumah.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat Indonesia menjadi negara dengan jumlah pekerja sektor informal terbesar di Asia Tenggara. Jumlahnya mencapai sekitar 60 persen dari total tenaga kerja nasional atau sekitar 86 juta orang.

Kelompok pekerja informal itu mencakup pelaku UMKM, pedagang, pengemudi online, freelancer, petani, nelayan, pekerja harian, hingga konten kreator dan digital worker.

Direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera, Alfian Arif mengatakan, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi kelompok non-fixed income melalui kebijakan penyaluran KPR FLPP.

Salah satunya dengan mewajibkan seluruh bank penyalur mengalokasikan minimal 15 persen kuota KPR FLPP untuk pekerja informal sejak 2024.

“Kalau bank penyalur tidak mencapai target 15 persen, maka bank tersebut tidak diperbolehkan untuk menambah kuota FLPP. Inilah bukti pemerintah hadir membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar bisa memiliki rumah,” ujar Alfian dalam Diskusi Media “Inovasi Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Informal” di Jakarta (22/5/2026).

Kebijakan tersebut terbukti meningkatkan realisasi pembiayaan sektor informal. Pada 2023, penyaluran KPR FLPP untuk pekerja informal tercatat 13,1 persen. Angka itu naik menjadi 17 persen pada 2025 dan kembali meningkat menjadi 18,4 persen per Mei 2026.

Menurut Alfian, sekitar 92 persen dari 43 bank penyalur kini telah menyalurkan KPR FLPP untuk pekerja informal di atas 14 persen. Bahkan, BP Tapera menargetkan alokasi pembiayaan sektor informal naik menjadi 25 persen mulai 2027.

Selain itu, BP Tapera juga mendorong pengembang memberikan fasilitas DP 0 persen bagi pengemudi Gojek melalui skema substitusi biaya pemasaran.

“Apa yang telah dilakukan BP Tapera ini membuktikan adanya kepastian bagi masyarakat pekerja informal agar tidak ragu-ragu lagi untuk membeli rumah,” kata Alfian.

Di sisi lain, perbankan mulai menyesuaikan model pembiayaan agar lebih ramah bagi pekerja informal yang tidak memiliki slip gaji tetap.

Mortgage Financing Division Head Bank Syariah Nasional (BSN), Putri Alfarista Lufianingrum mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyalurkan sekitar 155.244 unit KPR subsidi kepada pekerja informal, terutama kalangan wiraswasta.

“Dari total KPR subsidi yang sudah disalurkan BSN, sebanyak 11 persen merupakan pekerja informal dengan kualitas pembiayaan yang masih terjaga baik,” jelas Putri.

BSN juga menawarkan sejumlah skema pembiayaan khusus, seperti KPR Step-Up Installment, pembiayaan berbasis komunitas, hingga Saving Plan KPR.

Melalui Saving Plan KPR, calon nasabah yang belum memenuhi syarat perbankan dapat menabung secara rutin selama enam bulan sebagai bukti kemampuan membayar cicilan rumah.

“Jumlah tabungan minimum sebesar 120 persen dari estimasi angsuran KPR per bulan,” ujar Putri.

Skema Rent to Own Jadi Solusi Baru

Pemerintah juga tengah mematangkan skema Rent to Own (RTO) atau sewa untuk membeli rumah yang dinilai cocok bagi pekerja informal tanpa slip gaji maupun masyarakat dengan riwayat kredit kurang baik.

Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Harry Endang Kawidjaja, mengatakan, skema tersebut awalnya dirancang untuk membantu masyarakat yang terkendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Namun, dalam perkembangannya, skema itu dinilai relevan diterapkan untuk pekerja informal.

Dalam skema tersebut, calon pembeli rumah menjalani masa inkubasi selama enam bulan dengan pembayaran tertentu untuk membangun histori pembayaran sebelum memperoleh KPR.

“Kami sempat membahas masa inkubasi 12 bulan, tetapi akhirnya disepakati menjadi enam bulan agar lebih cepat,” kata Harry.

Pengamat properti Marine Novita menilai, masalah utama pekerja informal bukan pada kemampuan membayar cicilan rumah, melainkan sulitnya membuktikan kemampuan tersebut di sistem pembiayaan konvensional.

Menurut dia, teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dapat menjadi solusi untuk menilai kelayakan kredit calon pembeli rumah melalui data alternatif.

“Data penghasilan calon konsumen bisa diperoleh dari platform digital seperti Tokopedia atau Gojek. Jadi tidak harus hanya dari rekening koran,” ujar Marine.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Nelly Suryani mendukung rencana pemerintah memperpanjang tenor KPR hingga 40 tahun.

Menurut dia, kebijakan tersebut akan menurunkan cicilan bulanan sehingga daya serap rumah subsidi semakin besar, termasuk bagi pekerja informal.

“Begitu tenor 40 tahun diberlakukan, maka kebijakan ini akan menjangkau pasar yang lebih luas termasuk segmen pekerja informal,” kata Nelly.

REI juga mendorong relaksasi aturan penilaian kredit dari OJK dan perbankan agar akses KPR bagi pekerja non-fixed income semakin terbuka.

Selain itu, penerapan DP 0 persen dinilai dapat mengurangi beban biaya awal masyarakat dalam membeli rumah subsidi.