INDUSTRY.co.id - Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi memulai implementasi proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) sebagai langkah strategis memperkuat aksi iklim nasional dan regional.
Program kerja sama antara Indonesia, Pemerintah Republik Korea, ASEAN, dan Global Green Growth Institute (GGGI) itu diluncurkan di Jakarta pada 21 Mei 2026.
Peluncuran proyek dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Pemerintah Republik Korea dan GGGI. Indonesia menjadi negara ASEAN ketiga yang menjalankan program tersebut setelah Malaysia dan Filipina.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pengelolaan sampah organik kini menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penurunan emisi nasional. Menurutnya, persoalan sampah tidak lagi sekadar isu kebersihan, tetapi juga bagian penting dalam strategi menghadapi perubahan iklim.
“Pengelolaan sampah bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan pilar krusial dalam aksi iklim kita. Melalui proyek AKCMM ini, Indonesia berkomitmen untuk menghubungkan solusi praktis di lapangan dengan target penurunan emisi metana yang ambisius,” ujar Jumhur.
Ia menjelaskan, sekitar 63 persen sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Indonesia merupakan material organik yang berpotensi menghasilkan emisi metana hingga 21 juta ton CO₂e. Karena itu, penguatan sistem pengelolaan limbah dinilai menjadi langkah mendesak untuk mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca.
AKCMM merupakan program kerja sama berdurasi tiga tahun dengan nilai pendanaan mencapai USD 20 juta. Program ini berada di bawah Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (PARMA) dan didukung Pemerintah Republik Korea melalui ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF).
Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN, LEE Chul mengatakan mitigasi metana menjadi salah satu langkah paling efektif untuk menekan laju pemanasan global dalam jangka pendek.
“Republik Korea bangga dapat bermitra dengan Indonesia dan ASEAN melalui AKCF. Proyek AKCMM mencerminkan solidaritas Korea-ASEAN dalam menghadapi krisis iklim global melalui dukungan teknis dan finansial yang konkret,” katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, San Lwin. Ia menilai proyek tersebut akan memperkuat kapasitas teknis negara-negara ASEAN sekaligus mendukung implementasi pembangunan rendah karbon di kawasan.
Menurut San Lwin, mitigasi metana tetap menjadi bagian penting dalam agenda iklim ASEAN, terutama untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap dampak perubahan iklim.
Sementara itu, Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser menilai proyek AKCMM dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah.
Ia menegaskan bahwa penguatan sistem pengukuran emisi dan skema pembiayaan hijau menjadi faktor penting agar pengelolaan sampah di Indonesia lebih efisien sekaligus menarik bagi investor.
“Dengan memperbaiki sistem pengukuran emisi dan merancang skema pembiayaan yang tepat, kita tidak hanya mengurangi dampak gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sampah di kota-kota besar Indonesia,” jelas Rowan.
Ke depan, implementasi AKCMM akan dikoordinasikan melalui Forum Kerja Nasional (FKN). Program tersebut difokuskan pada penguatan kebijakan, sistem pemantauan emisi, pengembangan proyek ramah lingkungan yang layak secara finansial, hingga penguatan dialog regional ASEAN.
Selain mendukung target RPJMN 2025–2029, proyek ini juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi hijau dan kepemimpinan aksi iklim di kawasan Asia Tenggara.
Sebagai informasi, Global Green Growth Institute merupakan organisasi internasional berbasis perjanjian antarpemerintah yang fokus mendukung transisi menuju pertumbuhan hijau melalui pengembangan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan investasi hijau berkelanjutan.
Saat ini, GGGI memiliki 52 negara anggota dan menjalankan program di lebih dari 50 negara di dunia untuk mendukung pencapaian target SDGs dan komitmen iklim global.
