INDUSTRY.co.id - JAKARTA — Tingginya mobilitas komuter di kawasan Jabodetabek dinilai semakin mendesak kebutuhan akan sistem transportasi yang terintegrasi lintas wilayah dan lintas kewenangan. Saat ini, kawasan aglomerasi tersebut mencatat lebih dari 4,4 juta pergerakan komuter setiap hari, dengan sekitar 1,5 juta perjalanan berasal dari wilayah Bodetabek menuju Jakarta.
Namun, besarnya mobilitas itu belum diimbangi dengan tata kelola transportasi yang terintegrasi. Pengelolaan layanan transportasi masih dilakukan secara terpisah oleh berbagai institusi dan pemerintah daerah, sehingga menimbulkan persoalan koordinasi, pembiayaan, hingga pengelolaan aset lintas wilayah.
Merespons tantangan tersebut, Institute for Transportation and Development Policy Indonesia bersama Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menuju Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek” pada 13 Mei 2026 di Jakarta. Forum yang menjadi bagian dari proyek Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek) itu dihadiri lebih dari 60 peserta dari kementerian, pemerintah daerah, operator transportasi, asosiasi pengusaha angkutan, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra menilai kebutuhan integrasi transportasi di kawasan aglomerasi Jakarta sudah tidak bisa ditunda lagi.
“Lebih dari 1,5 juta perjalanan komuter dilakukan dari Bodetabek menuju Jakarta setiap harinya sehingga terdapat kebutuhan nyata integrasi pelayanan, tata kelola, dan sistem transportasi kawasan aglomerasi Jakarta. Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta nanti diharapkan akan menjawab itu: menyinkronkan perencanaan lintas wilayah dan sektor, agar layanan transportasi yang lebih terhubung dan berkualitas benar-benar terwujud di lapangan,” ujar Taufiq.
Persoalan integrasi tersebut terlihat dari operasional layanan Transjabodetabek yang kini melayani 18 rute hingga wilayah Bodetabek. Sebagian besar pembiayaan layanan itu masih ditanggung APBD DKI Jakarta, sementara daerah penyangga yang ikut menikmati layanan belum memiliki mekanisme kontribusi pembiayaan yang jelas.
Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan fragmentasi pengelolaan aset transportasi lintas wilayah juga disebut menjadi hambatan utama dalam membangun sistem transportasi terintegrasi di Jabodetabek.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan integrasi kelembagaan transportasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab mobilitas masyarakat yang semakin kompleks. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, yang diwakili Plh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Harmawan, mengatakan mobilitas Jabodetabek tidak lagi dapat dipandang berdasarkan batas administratif semata.
“Mobilitas masyarakat Jabodetabek tidak lagi dapat dilihat secara terpisah berdasarkan batas administrasi wilayah. Integrasi transportasi publik perlu terus diperkuat. Salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan adalah integrasi kelembagaan transportasi, yang tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi benar-benar mampu mempercepat penyelesaian persoalan transportasi lintas wilayah, mengurangi beban emisi, dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik bagi masyarakat Jabodetabek,” kata Ujang.
Sementara itu, Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, menyebut forum tersebut menjadi langkah awal untuk membangun model integrasi transportasi kawasan aglomerasi berbasis data.
“Forum ini menjadi langkah awal dari proses yang lebih panjang untuk mengintegrasikan berbagai institusi, kewenangan, dan skema pendanaan transportasi di Jabodetabek. Sebagai bagian dari upaya tersebut, ITDP bersama ViriyaENB berkomitmen menghadirkan pemodelan transportasi skala aglomerasi Jabodetabek sebagai kontribusi bagi Jakarta menjelang peringatan 500 tahun kota ini pada tahun depan,” ujar Gonggomtua.
Menurut dia, pemodelan berbasis data tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi dalam perencanaan serta pengambilan kebijakan transportasi berkelanjutan di kawasan Jabodetabek.
Dalam diskusi yang terbagi ke dalam tujuh kelompok, peserta membahas sejumlah isu utama mulai dari regulasi dan kepemimpinan kawasan aglomerasi, skema fiskal dan subsidi, hingga pengelolaan aset lintas provinsi. Hasil diskusi menunjukkan hambatan terbesar bukan terletak pada minimnya regulasi, melainkan pada tumpang tindih kewenangan, belum jelasnya formula pembagian beban fiskal antarwilayah, serta pengelolaan aset yang masih terfragmentasi.
Peserta FGD juga mendorong adanya formula pembagian beban fiskal yang lebih adil dan berbasis data, tidak hanya mengacu pada panjang rute atau jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diterima masing-masing daerah. Pengembangan sistem tiket berbasis akun atau Account-Based Ticketing dinilai strategis untuk mendukung perhitungan kontribusi dan subsidi secara lebih akuntabel.
Forum tersebut turut menghasilkan rekomendasi awal pembentukan kelembagaan transportasi terintegrasi Jabodetabek sebagai entitas penyelenggara layanan lintas wilayah. Kelembagaan baru itu diharapkan hadir bukan untuk menggantikan operator yang sudah ada, melainkan menjadi wadah integrasi yang mampu memberikan kepastian hukum, standar layanan, serta mekanisme pembiayaan bersama yang lebih adil bagi seluruh daerah di kawasan aglomerasi.
