INDUSTRY.co.idJakarta – Kebijakan pemerintah yang menurunkan bea masuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjadi 0 persen disambut positif oleh pelaku industri petrokimia. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menilai langkah ini sebagai angin segar untuk meningkatkan daya saing bahan baku alternatif di tengah tekanan global.

Ketua Umum INAPLAS, Suhat Miyarso, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan hasil usulan asosiasi yang telah diperjuangkan selama hampir tiga tahun. Tujuannya adalah mendorong pemanfaatan LPG sebagai alternatif bahan baku pengganti nafta (naphtha) yang selama ini mendominasi industri.

“Dengan pembebasan bea masuk, LPG diharapkan bisa semakin kompetitif di pasar domestik, meskipun saat ini masih perlu bersaing dengan nafta sebagai bahan baku utama,” ujar Suhat dalam diskusi bersama Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta (5/5).

Secara global, harga LPG memang cenderung lebih murah, terutama saat musim panas di Eropa. Namun di Indonesia, pemanfaatannya masih belum optimal dalam skala besar karena faktor harga dan ketersediaan yang belum sepenuhnya stabil.

Saat ini, sejumlah pabrik petrokimia telah mulai menggunakan LPG sebagai bahan campuran (blending) dengan nafta, dengan komposisi sekitar 20–40 persen. Strategi ini menjadi bagian dari diversifikasi bahan baku untuk menjaga efisiensi produksi.

Wakil Ketua Umum INAPLAS, Edi Rivai, menjelaskan bahwa LPG tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai bahan baku industri bernilai tambah tinggi.

“Dalam industri petrokimia, LPG tidak dibakar, melainkan diolah secara kimia menjadi produk turunan seperti polipropilena, yang merupakan bahan dasar plastik,” jelasnya.

Menurutnya, pemanfaatan LPG sebagai bahan baku dapat meningkatkan nilai tambah secara signifikan dibandingkan hanya digunakan sebagai energi. Namun, diperlukan kebijakan jangka panjang agar pemanfaatan ini bisa berjalan optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal INAPLAS, Fajar Budiono, menilai bahwa penggunaan LPG sebagai substitusi nafta merupakan strategi jangka panjang yang belum sepenuhnya bisa diandalkan saat ini.

“Secara teknologi, beberapa pelaku industri sudah mampu menggunakan LPG hingga 20–40 persen sebagai substitusi. Tapi implementasinya masih bersifat musiman dan belum bisa dilakukan sepanjang tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, momentum kebijakan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong pasokan bahan baku yang lebih kompetitif. Namun, langkah tersebut belum cukup untuk mencapai kemandirian industri.

Sebagai solusi jangka panjang, INAPLAS mendorong pembangunan kilang minyak (refinery) baru yang terintegrasi dengan fasilitas nafta cracker. Selain itu, pengembangan alternatif bahan baku lain juga perlu terus dipercepat.

"Kebijakan LPG bebas bea masuk menjadi langkah awal penting. Namun, tanpa dukungan investasi dan strategi industrialisasi yang kuat, industri petrokimia nasional masih akan menghadapi ketergantungan pada impor dalam waktu yang tidak singkat," tutup Fajar.