INDUSTRY.co.id - Jakarta — Gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran tak hanya memperpanjang ketegangan geopolitik global, tetapi juga memicu efek domino terhadap rantai pasok energi dunia.
Dampaknya kini mulai dirasakan langsung oleh industri petrokimia Indonesia yang menghadapi lonjakan biaya produksi hingga ketidakpastian pasokan bahan baku. Tekanan tersebut semakin berat seiring meningkatnya kebutuhan nafta di dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiono mengungkapkan, adanya lonjakan signifikan akibat ekspansi kapasitas produksi pabrik baru.
“Kalau dari industri petrokimia, tahun 2024 catatannya memang sekitar 2,7 juta ton per tahun. Tapi di tahun 2025, karena ada pabrik baru, kebutuhan nafta kita itu sebenarnya sudah 4,5 juta ton,” ujar Fajar.
Di tengah ketidakpastian pasokan dari kawasan Timur Tengah, pelaku industri mulai melakukan diversifikasi sumber bahan baku ke wilayah lain seperti Afrika, Asia Tengah, hingga Amerika. Namun langkah ini membawa konsekuensi serius, terutama dari sisi waktu pengiriman.
“Kalau kiriman nafta dari Middle East ke Indonesia itu kan hanya 10 sampai 15 hari. Kemudian kalau dari luar itu paling cepat 50 hari,” jelasnya.
Situasi tersebut membuat industri berada dalam tekanan tinggi. Kenaikan biaya logistik, risiko keterlambatan pasokan, hingga fluktuasi harga global memaksa pelaku industri untuk bertahan dalam kondisi yang tidak ideal.
“Jadi kita nyebutnya sekarang adalah survival mode,” kata Fajar.
Sebagai langkah mitigasi, industri mulai mengembangkan alternatif bahan baku pengganti nafta. Beberapa opsi yang kini dikaji antara lain penggunaan kondensat dan LPG.
“Sekarang kita sudah bisa mencari alternatif bahan baku pengganti nafta, yaitu yang pertama adalah kondensat. Kemudian yang kedua adalah LPG,” tambahnya.
Namun demikian, pemanfaatan LPG masih menghadapi kendala regulasi, terutama terkait bea masuk yang dinilai menghambat daya saing. Pelaku industri pun mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar alternatif ini dapat digunakan secara optimal.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai kegagalan negosiasi AS-Iran akan memperburuk ketidakpastian ekonomi global, terutama melalui kenaikan harga energi dan biaya perdagangan internasional.
“Salah satu dampaknya adalah harga minyak akan tetap tinggi dan biaya perdagangan internasional meningkat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nailul menyoroti tingginya ketergantungan industri petrokimia nasional terhadap impor bahan baku, khususnya dari Timur Tengah yang mencapai sekitar 70 persen. Kondisi ini dinilai membuat industri domestik sangat rentan terhadap gejolak global.
Dalam jangka pendek, ia menekankan pentingnya menjaga pasokan dalam negeri guna meredam dampak lanjutan, terutama terhadap sektor hilir dan masyarakat.
“Jika pasokan terganggu, ada potensi kenaikan harga layanan di dalam negeri hingga 30 persen. Industri seperti laundry dan UMKM akan sangat terdampak oleh kenaikan harga plastik,” jelasnya.
Menurut Nailul, pengembangan bahan baku plastik berbasis sumber daya dalam negeri yang lebih terjangkau menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap reaktif dalam menghadapi tekanan global. Ia menekankan pentingnya respons kebijakan yang cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
“Intervensi kebijakan terbaik bukan menunggu shock mereda, melainkan menyiapkan respons sebelum tekanan harga berubah menjadi perlambatan ekonomi yang lebih dalam,” tegas Esther.
Meski Indonesia dinilai masih memiliki ketahanan relatif di tengah gejolak global, tanpa langkah antisipatif yang terintegrasi, tekanan terhadap sektor industri berpotensi meluas dan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
