INDUSTRY.co.id - JAKARTA — Tekanan ketidakpastian geopolitik global mulai menekan rantai pasok bahan baku industri nasional. Namun, pemerintah menilai sektor manufaktur Indonesia masih memiliki daya tahan yang kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah ancaman lonjakan biaya logistik dan volatilitas harga energi dunia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan persoalan bahan baku kini menjadi tantangan utama yang dihadapi hampir seluruh sektor industri, termasuk tekstil dan produk tekstil (TPT). Meski demikian, ia memastikan tekanan tersebut bukan hanya dialami Indonesia, melainkan menjadi fenomena global.
“Bahan baku pasti menjadi isu yang terkhusus dan terpenting dari ketidakpastian geopolitik yang kita hadapi,” ujar Menperin Agus di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, gejolak geopolitik yang berkepanjangan memang memberi tekanan terhadap suplai bahan baku dan pasar, tetapi industri nasional dinilai masih cukup resilien untuk menghadapi situasi tersebut.
Menperin Agus menekankan optimisme bahwa tekanan global akan mereda dalam waktu dekat, sehingga sektor industri domestik tetap memiliki ruang untuk bertumbuh.
“Tapi saya yakin, kita harus optimis bahwa ketidakpastian geopolitik ini sudah cukup lama, tapi akan selesai dalam waktu yang dekat,” katanya.
Keyakinan itu, lanjut Menperin Agus, didasarkan pada pengalaman saat pandemi Covid-19, ketika industri nasional mampu menunjukkan ketahanan yang dinilai lebih baik dibanding banyak negara lain. Saat krisis mereda, manufaktur Indonesia bahkan disebut pulih lebih cepat.
“Ketika kita menghadapi COVID misalnya, dimana jelas sekali resiliensi, survival dari industri kita luar biasa tinggi, sehingga begitu kalau boleh disebut krisis itu berlalu, maka industri kita itu menjadi industri yang lebih cepat tumbuh kembali dibandingkan dengan negara-negara lain,” tuturnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan global dan memicu lonjakan harga energi. Kementerian Perindustrian terus memantau perkembangan situasi, terutama risiko terhadap Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia.
Menurut Menperin Agus, setiap eskalasi konflik berpotensi memukul biaya produksi industri melalui kenaikan harga energi dan ongkos logistik.
“Kami terus memonitor perkembangan konflik di Timur Tengah karena kawasan tersebut salah satu pusat energi dunia dan jalur logistik global yang sangat penting. Setiap eskalasi konflik tentu berpotensi memengaruhi harga energi, kelancaran rantai pasok bahan baku industri, serta biaya logistik yang digunakan oleh sektor manufaktur,” kata dia.
Ia menambahkan, potensi gangguan pada distribusi energi global menjadi salah satu risiko terbesar bagi sektor manufaktur, mengingat sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz.
Meski tekanan eksternal meningkat, pemerintah mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan industri. Strategi tersebut antara lain memperkuat struktur industri hulu, meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, serta memperluas diversifikasi pasar ekspor.
“Penguatan industri hulu dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi sangat penting agar industri manufaktur Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan global yang rentan terhadap gejolak geopolitik,” jelas Menperin Agus.
Selain itu, Kemenperin juga mempercepat agenda efisiensi energi dan transformasi menuju industri hijau untuk menekan ketergantungan pada energi fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga global.
Di saat yang sama, pemerintah terus berkoordinasi dengan pelaku industri, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan sektor manufaktur tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Menperin Agus menegaskan, penguatan ketahanan pangan dan energi nasional juga menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah yang masuk dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meredam dampak konflik global terhadap ekonomi domestik.
