INDUSTRY.co.id - Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan keberlanjutan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada Tahun Anggaran 2026 dengan cakupan yang semakin luas. Program ini akan menjangkau 15.364 lokasi di seluruh Indonesia dan ditargetkan mampu menyerap hingga 1 juta tenaga kerja.
Di tengah tekanan ekonomi global, pemerintah memperkuat skema padat karya sebagai strategi utama untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong perputaran ekonomi lokal, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan alokasi anggaran IBM tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dari pagu awal sebesar Rp4,84 triliun menjadi Rp5,48 triliun. Menurutnya, meskipun sempat mengalami penyesuaian dalam proses penajaman belanja, pemerintah tetap berkomitmen mengembalikan sekaligus memperkuat program tersebut.
“Program IBM ini memiliki multiplier effect yang besar. Selain menghasilkan infrastruktur, juga memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui skema padat karya, sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal,” kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Penguatan anggaran ini disebut menjadi hasil realokasi di tengah kebijakan efisiensi fiskal, sekaligus menegaskan fokus pemerintah terhadap program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dari total 15.364 lokasi, porsi terbesar berada pada sektor sumber daya air melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Program tersebut akan dilaksanakan di 12.000 lokasi dengan alokasi anggaran sekitar Rp2,7 triliun, sekaligus menjadi kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.
Pada sektor konektivitas, Kementerian PU mengalokasikan pembangunan 118 unit jembatan gantung melalui skema padat karya dengan nilai sekitar Rp1,07 triliun. Pembangunan ini dinilai strategis untuk membuka akses wilayah terpencil sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara di sektor permukiman, IBM mencakup sejumlah program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) akan dilaksanakan di 808 lokasi, sedangkan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) menjangkau 906 lokasi.
Selain itu, Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) akan hadir di 823 lokasi, Sanitasi untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanimas LPK) di 653 lokasi, serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 56 lokasi.
Kementerian PU juga terus melakukan konsolidasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi V DPR RI guna memastikan alokasi IBM tetap terjaga serta pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Dody menegaskan, pendekatan pembangunan berbasis masyarakat membuat program menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan karena masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan.
“Kami memastikan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah penyesuaian anggaran. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.
