INDUSTRY.co.id - Jakarta - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar pertemuan strategis guna membahas berbagai hambatan investasi yang dinilai mengganggu percepatan pembangunan kawasan industri nasional.
Pertemuan yang dipimpin Kepala KSP Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman itu menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), proses tata ruang, hingga kepastian perizinan investasi di daerah.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, minat investor terhadap Indonesia masih sangat tinggi. Namun, investor kini menuntut proses investasi yang lebih cepat dan sinkron.
“Investor ingin kepastian waktu, kepastian hukum, dan kecepatan eksekusi. Ini yang menjadi tantangan utama daya saing Indonesia,” ujar Ma’ruf.
Menurut dia, persaingan investasi saat ini tidak hanya antarwilayah di dalam negeri, tetapi juga dengan negara lain seperti Vietnam dan Malaysia.
Menanggapi hal itu, Dudung menegaskan KSP siap membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi yang selama ini berlarut-larut.
“Saya akan inventarisasi persoalannya, laporkan langsung kepada Presiden, dan kita cari solusi bersama kementerian terkait,” kata Dudung.
Ia bahkan menyatakan siap turun langsung ke lapangan apabila terdapat kawasan industri yang mengalami persoalan kronis dan menghambat realisasi investasi.
Saat ini HKI menaungi lebih dari 170 kawasan industri di 24 provinsi dengan total luas mencapai sekitar 160 ribu hektare yang menjadi motor penting hilirisasi dan pertumbuhan industri nasional.
