INDUSTRY.co.id - Jakarta, Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berlangsung dinamis dan penuh sorotan. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, melontarkan sejumlah kritik dan pertanyaan tajam terhadap paparan kinerja Menteri Pariwisata Widiyanti, khususnya terkait data investasi, peningkatan minat berwisata, serta manfaat penghargaan internasional bagi masyarakat.
Ketegangan mulai terasa ketika Saleh Daulay menanggapi rencana penutupan rapat yang akan dilanjutkan di waktu lain. Ia menegaskan bahwa rapat merupakan konsekuensi dari tugas konstitusional baik bagi DPR maupun pemerintah.
“Bu Menteri, kalau tidak mau rapat ya jangan jadi Menteri juga. Kita juga kalau anggota DPR tidak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR. Ini konsekuensi tugas konstitusional,” tegas Saleh.
Salah satu poin utama yang dipersoalkan Saleh adalah data realisasi investasi pariwisata yang disebut tumbuh 52,66 persen. Ia mempertanyakan kejelasan angka nominal dalam satuan triliun rupiah serta konsistensi perhitungan persentase pertumbuhan tersebut.
“Ini disebut realisasi investasi perusahaan dalam triliun. Nah, triliunnya berapa? Angkanya tidak ada. Lalu dari 35,32 naik ke 53,92 itu betul 52,66 persen? Itu yang saya maksud,” ujarnya.
Padahal, dalam paparan awal, Menteri Pariwisata Widiyanti telah menyampaikan bahwa hingga triwulan ketiga 2025, realisasi investasi pariwisata mencapai Rp53,92 triliun, tumbuh 52,66 persen secara year on year, yang menurutnya mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap sektor pariwisata nasional.
Tak berhenti di situ, Saleh Daulay juga mengkritisi istilah “meningkatnya minat berwisata” yang disampaikan Kemenpar. Ia mempertanyakan apakah peningkatan minat tersebut benar-benar berujung pada perjalanan wisata nyata atau sekadar keinginan tanpa kemampuan finansial.
“Minat itu banyak. Saya juga minat keliling Indonesia, keliling dunia. Tapi kalau tidak punya uang, ya tetap tidak pergi,” katanya.
Menjawab hal tersebut, Menteri Pariwisata menjelaskan bahwa peningkatan minat tersebut tercermin dari data perjalanan wisatawan nusantara. Sepanjang Januari hingga November 2025, tercatat 1,09 miliar perjalanan wisatawan nusantara, tumbuh 18,95 persen year on year, sekaligus menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pencatatan.
“Hal ini menunjukkan pariwisata domestik memiliki resiliensi yang kuat dan menjadi penopang utama sektor pariwisata nasional,” jelas Menpar Widiyanti.
Dalam rapat yang sama, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, menyampaikan apresiasi atas capaian Kemenpar yang berhasil meraih 154 penghargaan internasional sepanjang 2025, meningkat signifikan dibandingkan 66 penghargaan pada 2024.
Namun kembali, Saleh Daulay mempertanyakan dampak nyata penghargaan tersebut bagi masyarakat.
“Apa manfaat dari penghargaan itu untuk rakyat Indonesia?” tanyanya.
Menariknya, pertanyaan tersebut justru dijawab oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Fraksi Gerindra. Ia menilai bahwa penghargaan internasional memang tidak berdampak langsung, namun berperan penting dalam promosi pariwisata.
“Kalau kita bicara promosi, penghargaan itu salah satu KPI,” ujarnya.
Apresiasi terhadap kinerja Kemenpar juga datang dari sejumlah anggota Komisi VII lainnya. Bambang Haryo Soekartono dan Jefry Romdonny dari Fraksi Gerindra, serta Rico Sia dari Fraksi NasDem, menyampaikan pujian atas capaian penghargaan internasional, peningkatan jumlah wisatawan, hingga pengelolaan pariwisata di Bali yang terus mendapat sorotan positif dunia.
Di tengah ramainya pemberitaan, Menteri Pariwisata Widiyanti menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya. Ia menegaskan bahwa rapat kerja dilaksanakan dalam dua sesi dan dirinya belum mendapat kesempatan menjawab seluruh pertanyaan dalam sesi pertama.
Ia juga membantah anggapan tidak menghormati DPR, dengan menegaskan komitmennya selalu hadir tepat waktu dan menjaga etika bernegara.
“Saya menjunjung tinggi integritas dan kesantunan dalam bernegara. Saya akan terus bekerja keras untuk masyarakat dan ekosistem pariwisata, tanpa menyerah walaupun mendapat tekanan,” tulis Menpar Widiyanti seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari akun Instagram resmi miliknya @widi.wardhana, Sabtu (25/1/2026).
Menpar Widiyanti juga menyinggung adanya tekanan dari pihak tertentu dan buzzer berbayar, namun menegaskan bahwa dukungan masyarakat di daerah justru menjadi sumber semangatnya.
“Allah Maha Besar dan akan selalu melindungi orang yang baik. Bila ini konsekuensi dari integritas, biarlah Allah yang menilai,” pungkasnya.
